|

Ada “Tikus” di Bulog Kotamobagu

Ketua Lembaga Masyarakat (LSM) Balangket Dolfi Paat

Kotamobagu fokussulut.com, - Kepala Kepolisian (Kapolres) Bolaang Mongondow didesak segera menuntaskan dugaan penyelewengan beras miskin (Raskin) di negeri Totabuan. Masalahnya, dari beberapa pergantian Kapolres tidak sekalipun “tikus” di Bulog tertangkap.

Padahal kasus-kasus seperti itu terlalu nyata penyimpangannya namun tetap dibiarkan berlanjut. Fenomena tersebut sebenarnya bukan baru pertama kali terjadi tapi sudah berlangsung lama seakan tidak ada masalah. Tidak mengherankan jika para “tikus” local kian hari meningkat.
Ketua Lembaga Masyarakat (LSM) Balangket Dolfi Paat, menyayangkan apabila haknya orang miskin kemudian dirampok dan atau dijual untuk kantong-kantong agar terisi, dengan menjadikan itu sebagai bisnis bulanan. Dugaan kong kali kong ini menguat, lantaran kurangnya pengawasan sehingga dimanfaatkan “Bulog” sebagai penyalur yang notabene “penguasa” beras. “Siapa yang harus bertanggung jawab ini semua, apakah kepala Bulog, Kepala Gudang Dolog, Kepala Desa/Lurah,  ataukah pemerintah dan aparat penegak hukum? Mudah-mudahan, apa yang menjadi persoalan di daerah manyangkut penyaluran raskin, dapat ditanggapi positif baik oleh pemerintah mapun kejaksaan dan kepolisian agar lebih jelih,” tutup Paat.
Demikian pula bupati dan walikota se-Bolmong Raya, kurang melakukan inspeksi (sidak -red) di Kantor Bulog maupun di gudang penampungan raskin sehingga membuka peluang melakukan penyelewengan lantaran minimnya pengawasan. Paat menilai, penyaluran yang dilakukan petugas Bulog mencerminkan prilaku memperkaya diri dengan muatan-muatan politik, sehingga mewabah hingga ke kecamatan, kelurahan dan desa.
Persoalan ini telah berlangsung lama di sejumlah wilayah Bolmong Raya. Begitu halnya soal pendataan yang dilakukan pemerintah kelurahan dan desa di setiap kecamatan, tak sesuai sampel dari Badan Pusat Statistk (BPS). Bahkan ada dugaan, pemerintah kecamatan dan kelurahan telah diproteksi dengan dalil yang dikemas berstruktur dengan menggrogoti hak masyarakat sebagai penerima raskin.
“Itu terkadang bersifat formalitas dengan penuh kong kaling kong. Setelah proses pendataan dilakukan, tentunya dibahas kembali kemudian ditentukan sesuai kriteria yang tergolang keluarga kurang mampu untuk diberikan hak mendapatkan raskin. Anehnya, data yang dikantongi pemerintah desa dan kelurahan sarat akan perbedaan dengan lembaran hasil yang ada di bulog sehingga mudah untuk merampok hak masyarakat sebagai penerima beras.
Sementara puluhan truk pengangkut beras diduga tidak semua mencantumkan label raskin, padahal setiap truk pengangkut harusnya ada label raskin. “Pemerintah di kabupaten kota ataupun pihak penegak hukum agar meminta bukti-bukti puluhan truk pengangkut beras disertai dokumen yang menuliskan jumlah keseluruhan raskin sejak 2010 dan 2011 kepada pimpinan Bulog kemudian dicocokkan dengan data yang ada di pemerintah kabupaten dan kota tentang total keseluruhan. “Inilah yang menjadi pertanyaan. Di gudang dolog-pun sulit diprediksi keseluruhan beras yang ada. Oleh karena itu Pemerintah harusnya rutin meninjau banyaknya beras yang di suplay ke gudang dolog. Bagimana masyarakat mau tahu banyaknya beras di gudang sementara tertutup bagi masayarakat,” tandas Dolfi.
Perlu diketahui juga, bukan hanya beras raskin yang harus diselidiki, tapi beras untuk bencana alam juga diminta diselidiki. Sebagai imbauan, kejaksaan maupun pihak polres agar jangan terhipnotis dengan prilaku yang menyerupai “kadal” yang tinggi lompatannya, sehingga sulit jerat.
“Bukannnya masyarakat meminta bayar lebih, tapi cobalah pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, terlebih khusus pemerintah kabupaten dan kota melakukan pengawasan agar dalam penyaluran serta proses pembagian raskin itu jauh dari penyimpangan. Kalo beras ilang atau dijual dengan harga bervariasi, apakah bukan merupakan perampokan,” tanya ketua LSM ini, sembari mengatakan mudah-mudahan cepat atau lambat pencuri beras bisa terungkap.
Beberapa warga penerima raskin kepada cahaya pagi mengatakan, kalau pembagian di desa dan kelurahan baik di Bolmut, Kotamobagu, dan Bolmong diduga sarat permainan menyusul pembagian serta penyaluran tidak merata atau bervariasi. Apalagi beras miskin yang diberikan di luar ketentuan. “Jika dihitung pembagiannya, jelas berbeda yang di suplay dengan penyaluran, apalagi harga subsidi berasnya diluar ketentuan yang ditetapkan,” jelasnya.
Berulang kali mau dikonfirmasi Kepala Bulog Kota Kotamobagu sulit ditemui, meski ada di ruangannya. Anehnya lagi, pimpinan di kantor Bulok Kotamobagu itu, diharuskan janjian dahulu baru bisa ditemui. Apakah prilaku tik terpuji ini bukan merupakan pembohongan publik untuk  kepentingan pribadi dan kelompok? Menarik disimak, semua pegawai di kantor beras itu terindikasi harus ikuti petunjuk pimpinan jika ada yang mencarinya. “Maaf, dari mana kang, bapak lagi tugas luar. Kalo mo datang usahakan beking janjian dulu supaya torang kase tau dari pada ngoni mo bale-bale,” jelas beberapa pegawai Bulog.
Walikota Kotamobagu melalui Kabag Humasnya Agung Adati menjelaskan kalau proses penyaluran beras miskin itu dilakukan sesuai aturan. Meski begitu, kata Agung pihaknya akan terus memantau untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

“Jika aturan dilanggar otomatis merupakan pelanggaran dan perlu ditelusuri seperti apa pelanggarannya. Jangan memfitnah orang apabila tidak dilengkapi bukti, apalagi menyangkut beras miskin itu bahaya. Jangan bukan haknya kemudian mengambil haknya orang lain, itu kan berdosa,” tandas Adati. (Arthur Mumu)

Berita Lain:

Berikan komentar anda disini, bebas tapi tidak mengandung kalimat dengan unsur pornografi atau SARA.
Bijaklah dalam berkomentar agar dapat menjadi contoh bagi yang lain. Anda setuju, bukan?
Jika ada keperluan lainnya, silahkan menghubungi redaksi. Terimakasih




Kolom Iklan, Hubungi : 0812-88272088 | 0852-56797909 | 0431-3422343









Home | Opini Anda | Advetorial | Iklan Promosi | Bukutamu | Redaksi
HakCipta © 2009 - 2013 FokusSulut.Com